Implementasi Kurikulum Merdeka di 2024 akan semakin kompleks. Banyak guru yang mengeluhkan sistem ini membuat mereka terjebak administrasi sebagai ASN tapi lupa caranya mendidik siswa dengan baik. Bahkan, ada kisah siswa yang sampai mencari guru ke kantor karena sibuk administrasi.
 |
| ilustrasi |
Bagi sebagian guru, seperti Juni*, bukan nama sebenarnya, persoalan mengisi e-Kinerja di PMM sebenarnya persoalan sederhana saja. Namun, tindak lanjut yang menuntut guru mendapat 32 poin pengembangan diri lah yang ia nilai memberatkan.
“Misalnya satu agenda diklat itu dapat 8 poin. Padahal diklat itu prosesnya panjang dan memakan waktu,” keluhnya kepada Mojok, Senin (29/1/2024).
Menurutnya, keluhan semacam ini banyak keluar dari para guru di sekitarnya. Impelementasi Kurikulum Merdeka di 2024 ini mendorong mereka untuk terus mengejar perolehan sertifikat pengembangan diri padahal tugas utamanya adalah mendidik siswa di kelas.
“Target-target baru ini yang bikin guru pada pusing. Bahkan, tugas utamanya mengajar itu terpinggirkan,” katanya.
Penekanan kuantitas tidak sejalan dengan kualitas
Guru lain, Adrian* beranggapan bahwa sertifikat dari materi seputar Kurikulum Merdeka ini tidak serta merta menunjukkan kualitas guru. Pasalnya, orientasinya benar-benar hanya untuk melengkapi administrasi secara kuantitas.
“Jadi dinas mendorong untuk menuntaskan sebanyak-banyaknya. Tidak ada penekanan soal kualitas dalam mendalami materi atau membuat aksi nyata, pokoknya selesai yang banyak,” tuturnya.
Padahal, Adrian mengaku baru benar-benar mendapat tekanan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka lewat PMM pada pertangahan 2023 silam. Sementara, Kurikulum Merdeka secara umum sudah bergulir sejak 2022.
Keluhan guru mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di 2024 juga terlihat pada kolom komentar YouTuber bernama Abu Bakar yang juga merupakan seorang guru. Abu Bakar mengunggah konten soal kritik terhadap sistem yang menuntut guru berburu sertifikat namun jadi lupa mengajar dengan baik.
“Curhatan guru yang merasa keberatan dengan adanya e-Kinerja ini benar-benar masif. Di UU tentang guru tertulis bahwa guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, hingga mengevaluasi. Tapi kini peran guru yang awalnya mendidik, dengan kewajiban sebagai administrasi ASN berakibat mengabaikan perannya sebagai pendidik,” paparnya.
Kreator tersebut menceritakan realita guru yang harus mengajar dari pagi sampai sore. Namun, tetap harus berlanjut mengurus administrasi hingga mengikuti webinar terkait Kurikulum Merdeka berjam-jam.
Ironi Kurikulum Merdeka, guru dicari-cari oleh siswa
Di kolom komentar, ratusan bahkan ribuan guru turut meluapkan curhatannya. Mereka mengeluhkan bahwa kini guru seakan menjadi tenaga administrasi, bukan tenaga pendidik lagi. Bahkan ada guru yang menceritakan pengalamannya dicari siswa karena sedang sibuk mengurus sertifikat.
“Saya sebagai guru benar merasakan dampak dari aturan yang diterapkan terkait dengan e-Kinerja yang terintegrasi di PMM, guru sibuk mengejar sertifikat sampai siswa menjemput guru di ruang guru untuk mengajar karena sibuk mengerjakan e-Kinerja,” keluh akun @Srinirwana.
Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka juga memberatkan para guru yang bertugas di luar Jawa, terutama daerah dengan akses listrik dan internet terbatas. Tugas-tugas administrasi yang serba online kerap membuat kewalahan.
“Kami yang bertugas di daerah pulau sangat direpotkan untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada kami. Belum lagi lampu yang sering mati dan sinyal tak ada. Otomatis penyelesaian tugas tersebut terkendala,” keluh seorang guru di kolom komentar.
Keluhan-keluhan semacam itu mewarnai hari-hari guru di awal tahun ini. Implementasi teknis dari Kurikulum Merdeka membuat mereka merasa terbebani.
Dikutip dari : https://mojok.co/liputan/ragam/mirisnya-penerapan-kurikulum-merdeka-bikin-lupa-mendidik/2/
No comments:
Post a Comment